Sejarah

Pelayanan publik di wilayah Pemerintahan Pandeglang sebelum adanya Mal Pelayanan Publik

dilakukan secara terpisah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Pelaksanaan pelayanan belum terintegrasi satu dengan lainnya. Prosedur pelayanan pun masih

melalui proses birokrasi yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah,

ketidakpastian waktu dan biaya. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengurus

kepentingannya sehingga kerap kali lebih memilih menggunakan jasa perantara. Hal ini

memiliki dampak yang negatif terhadap sistem dan citra pelayanan publik di pemerintahan

Kabupaten Pandeglang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui

Kedeputian Pelayanan Publik berencana memperkuat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

(MPP) berlandaskan Peraturan Menteri PANRB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal

Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut, tertulis bahwa MPP diselenggarakan oleh

organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dikenal dengan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, serta memberikan akses

yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah,

transparan, pasti, dan terjangkau.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan Studi Banding ke

Banyuwangi yang diikuti oleh Bupati, Sekda, Dinas Pertanian dan Para Kepala Dinas Pemerintah

Kabupaten Pandeglang. Tindak lanjut dari hasil Studi Banding tersebut ialah rencana

pembentukan MPP di Kabupaten Pandeglang yang dinaungi oleh DPMPTSP Kabupaten

Pandeglang. DPMPTSP sebagai Dinas penanggung jawab melakukan perencanaan

pembentukan MPP melalui rangkaian diskusi dan rapat. DPMPTSP menyampaikan konsep

pembentukan MPP melalui Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh berbagai OPD dan pejabat

pemerintah Kabupaten Pandeglang. Konsep MPP yang telah disetujui diajukan kepada

Kemenpan RB oleh Ibu Hj. Ida Novaida, S.H selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Pandeglang

dan Bapak Drs. H. Ramadani, M.Si selaku Asisten Daerah III Kabupaten Pandeglang yang

menjabat kala itu.

Konsep pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang mendapat respon yang

positif dan diterima untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Pembentukan MPP pun

mendapatkan dukungan penuh dari Kemenpan RB dan dapat terselenggara dengan cepat.

Pada Februari 2020 Kemenpan RB menetapkan pembentukan MPP di Kabupaten Pandeglang

dengan terbitnya Surat Keputusan Pembentukan MPP. Kabupaten Pandeglang menjadi

Kabupaten/Kota yang menduduki urutan ke-12 untuk melakukan pembentukan Mal Pelayanan

Publik. Kemenpan RB selaku kementerian penanggung jawab melakukan survei dan MOU agar

proses pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang berjalan lancar.

Pada tanggal 1 April 2020, Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, S.E., M.M mengumumkan

mengenai rencana pembentukan MPP yang akan didirikan di Kabupaten Pandeglang. Setelah

melewati rangkaian proses pembentukan MPP mulai dari persiapan Gedung, fasilitas sarana

dan pra sarana serta membangun sinergi antar OPD, MPP Kabupaten Pandeglang akhirnya

melakukan launching pada 31 Agustus 2020 yang turut dihadiri oleh Menteri Kemenpan RB

Alm. Tjahio Kumolo. Pada saat itu terdapat 223 jenis layanan dan 23 counter dari berbagai

OPD/Lembaga/Instansi yang tergabung dalam MPP yang turut bersinergi dalam

menyukseskan penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kab. Pandeglang