Pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria 
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
3. PP Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah 
4. PP Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
5. PMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna untuk penyajian dalam Peta 
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 17 Tahun  2019 Tentang Izin Lokasi 
7. Perda RTRW Kab/Kota 

1. Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani atau kuasanya di atas materai cukup 
2. Surat Kuasa Apabila dikuasakan 
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket 
5. Proposal Rencana Kegiatan Teknis pada lokasi yang akan dimohon 
6. Sketsa lokasi yang di mohon 
7. Fotocopy Sertifikat yang telah dicocokan oleh petugas loket 

1. Pendaftaran Di Konter MPP Setelah Berkas Lengkap
2. Tim BPN Survey Ke Lokasi Yang Dimohon
3. Pengolah Data Dan Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan BPN
4. Terbit Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Disertai Dengan Lampiran Delapan Peta
5. Hasil Produk Diambil Di Konter MPP BPN

10 (Sepuluh) Hari Kerja 

Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah dihitung berdasarkan Rumus