1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional 
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
3. Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional 
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional
5. Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Administrasi dan Manajemen Data Kepesertaan
6. Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Layanan Peserta

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat keterangan domisili / surat pindah tugas/surat tugas belajar  jika belum terdaftar 3 bulan pada FKTP sebelumnya

Jika Peserta PRAJURIT/POLRI maka ditambahkan persyaratan sebagai berikut

1. SK Pengangkatan Terakhir/ Keputusan Terakhir
2. Daftar Slip Gaji Terakhir yang mencantumkan gapok dan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja
3. Surat izin perubahan FKTP dari Satuan Kerja bagi Prajurit/ Polri

1. Peserta datang ke layanan MPP 
2. Satpam MPP menyapa, menayakan kebutuhan, memberikan persyaratan, formulir isian dan memberikan nomor antrian kepada peserta 
3. Peserta mengisi formulir isian peserta
4. Peserta menunggu antrian 
5. Peserta Menuju Loket Layanan 
6. Petugas Frontliner mengidentifikasi kebutuhan peserta, melakukan verifikasi dan validasi data 
7. Petugas Melakukan entry data peserta sesuai data dukcapil dan mencetak kartu peserta JKN KIS 
8. Petugas Frontliner memberikan edukasi kepada peserta terkait program JKN KIS 
9. Peserta memberikan feed back pelayanan dan meninggalkan loket  

1 hari Kerja selama tidak ada kendala yang mengganggu operasional layanan 

Rp. 0 (nol) Rupiah