1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
2. Peraturan Pemeritah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak , serta manajemen Kebutuhan Lalulintas 
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas  
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas 

Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP

30 - 60 Menit

Masa berlaku ditentukan oleh Konsultan

Rp. 0 (Nol) Rupiah