1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan
2. Peraturan Pemerintah No. 38 th 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara provinsi dan pemerintah daerah Kab/Kota.
3. Perpres RI No. 97 th 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
4. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. PM. 15/2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
5. Peraturan Menteri Perhubungan Ri No. PM83/2009 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang transportasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 52/2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP

30 - 60 Menit

Masa Berlaku 5 Tahun

Membayar Retribusi sesuai perundangan yang berlaku