1.     UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

2.     UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2009 NOMOR 112, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NOMOR 5038);

3.     PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 36 TAHUN 2012, TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN;

4.     PERATURAN KAPOLRI NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG SOTK MABES POLRI;

5.     PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  60  TAHUN  2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA POLRI;

6.     SKEP KAPOLRI NO. POL. : SKEP/816/IX/2003 TENTANG NASKAH SEMENTARA BUKU PETUNJUK LAPANGAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN.

• A.      MANUAL PADA PELAYANAN SKCK :

1.       MEMBAWA LEMBAR SKCK LAMA ASLI/LEGALISIR (MAKSIMAL TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA SELAMA 1 TAHUN)

2.       MEMBAWA FOTOKOPI KTP

3.       MEMBAWA FOTOKOPI KARTU KELUARGA

4.       MEMBAWA FOTOKOPI AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KENAL LAHIR

5.       MEMBAWA PAS FOTO TERBARU BERWARNA DENGAN UKURAN 4X6 SEBANYAK 3 LEMBAR

6.       MENGISI FORMULIR SYARAT PERPANJANGAN SKCK YANG DISEDIAKAN DI LOKET

 

• B.      ELEKTRONIK PADA PELAYANAN SKCK ONLINE :

1.       MELAKUKAN PROSES REGISTRASI DI SKCK.POLRI.GO.ID

2.       MELAKUKAN UNGGAH FILE YANG DIBUTUHKAN YAITU :

a.       KTP

b.       KK

c.       AKTA KELAHIRAN/IJAZAH

d.       FOTO DENGAN BACKGROUND MERAH

e.       FILE SKCK LAMA (MAKSIMAL TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA SELAMA 1 TAHUN)

 

CATATAN (INFORMASI)

• 1)      SETELAH MENDAFTAR DAN MENGUNGGAH BERKAS PERSYARATAN PEMOHON MENDAPATKAN CODE BARCODE (PILIH PEMBAYARAN TUNAI ATAU MENGGUNAKAN VIA BRIVA) *JIKA SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN BRIVA SIMPAN STRUCK TRANSFER SEBAGAI BUKTI PADA SAAT PENCETAKAN SKCK

• 2)      PEMOHON MEMBAWA BERKAS ASLI DAN KOPI UNTUK DIVERIFIKASI OLEH PETUGAS LOKET PELAYANAN *JIKA DOKUMEN YANG DIUNGGAH TIDAK SESUAI ATAU KURANG JELAS MAKA KOPI DOKUMEN TETAP DIMINTA SEBAGAI BENTUK ARSIP.

• 1)      SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DITERBITKAN OLEH POLRES PANDEGLANG DAN JAJARAN FUNGSI INTELKAM POLSEK HANYA DIPERUNTUKAN BAGI SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM POLRES PANDEGLANG SEBAGAI KELENGKAPAN/PERSYARATAN PEMBUATAN :

- MELAMAR PEKERJAAN

- MELANJUTKAN PENDIDIKAN

- PENDAFTARAN CALON SISWA TNI/POLRI

- PERSYARATAN PERNIKAHAN ANGGOTA TNI/POLRI

- PERSYARATAN WALI NIKAH ANGGOTA TNI/POLRI

- PERSYARATAN SELEKSI CPNS

- PERSYARATAN BEASISWA

- KEGIATAN DALAM LINGKUP POLRES PANDEGLANG

• 2)      PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN SKCK SESUAI DENGAN LINGKUP KEPERLUANNYA KE POLRES  (SATUAN INTELKAM) DENGAN PERSYARATAN :

- FOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)/IDENTITAS LAIN;

- FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK);

- FOTOCOPY AKTE KELAHIRAN;

- MELAMPIRKAN FOTOCOPY KARTU RUMUS SIDIK JARI;

- FOTOCOPY PASPOR (BAGI YANG MAU KELUAR NEGERI);

- REKOMENDASI PERUSAHAAN/SPONSOR (SESUAI KEPERLUAN TKI / REKOMENDASI SKCK KEPERLUAN TKI);

- IJIN ORANG TUA / SUAMI / ISTRI DIKETAHUI KEPALA DESA SETEMPAT DIATAS MATERAI RP. 6.000,- (UNTUK KEPERLUAN TKI / REKOMENDASI SKCK KEPERLUAN TKI);

- KARTU KUNING DARI DINSOSNAKERTRANS KAB.PANDEGLANG (UNTUK KEPERLUAN TKI / REKOMENDASI SKCK KEPERLUAN TKI);

- PAS PHOTO UKURAN 4X6 (MERAH) SEBANYAK 6 LEMBAR.

• 3)      SETELAH DITERIMA DI LOKET, PETUGAS AKAN MELAKUKAN PENCATATAN IDENTITAS PEMOHON;
• 4)      APABILA PEMOHON BELUM MEMILIKI RUMUS SIDIK JARI, MAKA AKAN DILAKUKAN PENGAMBILAN SIDIK JARI OLEH FUNGSI RESKRIM (IDENTIFIKASI/INAFIS);
• 5)      DILAKUKAN PENELITIAN KESESUAIAN/KECOCOKAN DOKUMEN PERSYARATAN DAN ADA TIDAKNYA CATATAN KEPOLISIAN PEMOHON;
• 6)      BILA BERKAS PEMOHON DINYATAKAN LENGKAP MAKA PERMOHONAN SKCK PEMOHON AKAN DIPROSES DAN BILA HASIL PENELITIAN TERNYATA BERKAS BELUM LENGKAP MAKA AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON UNTUK DILENGKAPI;
• 7)      BILA ADA HAL-HAL YANG MERAGUKAN DALAM HASIL PENELITIAN MAKA AKAN DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK INTERNAL DAN EKSTERNAL;
• 8)      BILA TIDAK DITEMUKAN HAL-HAL YANG MERAGUKAN DAN PERMOHONAN SUDAH MELENGKAPI PERSAYARATAN MAKA DITERBITKAN SKCK SESUAI KEPERLUAN PEMOHON.

PROSES PENERBITAN SKCK 1 (SATU) HARI KERJA, PROSES 5 (LIMA) MENIT SELESAI, TERHADAP PEMOHON YANG TELAH MELENGKAPI PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN.

• BIAYA SKCK RP. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)
• DASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN POLRI.