1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
3. Pengelolaan Keuangan Haji;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

1. Fotocopy tanda bukti setoran awal pendaftaran haji (nomor porsi)
2. Identitas diri

1. Pemohon menyerahkan fotocopy tanda bukti setoran awal pendaftaran haji (nomor porsi) dan identitas kepada petugas;
2. Petugas membuka website pengecekan dan menginput nomor porsi pendaftaran haji;
3. Petugas menginformasikan hasil pengecekan kepada pemohon

15 menit

Rp. 0 (gratis)