1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembingbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan 
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, cuti mengujungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-23.PK.01.04.07 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlakukan Anak di Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak   

1. Klien Pemasyarakatan Melakukan Pendaftaran Bimbingan Wajib dengan menyerahkan Kartu Bimbingan Kepada Pembimbing Kemasyarakatan 
2. Klien Pemasyarakatan menunggu panggilan sesuai dengan Nomor Antrian 
3. Pembimbing Kemasyarakatan Mempelajari berkas bimbingan dan rencana program pembimbing klien yang bersangkutan 
4. Pembimbing kemasyaraktan menyampaikan materi bimbingan kepada klien pemasyaraktan 
5. Pembimbing kemasyaraktan memberikan kesempatan pada klien pemasyaraktan untuk menyampikan pendapat, kegiatan, dan masalah yang sedang dihadapi 
6. Pembimbing kemasyarakatan merespon dan menindaklanjuti hal-hal yang disampikan oleh Klien
7. Pembimbing kemasyaraktan kembali mengingatkan akan hak dan kewajibannya
8. Klien melakukan absensi sidik jari melalui Aplikasi SDP Bapas
9. Pembimbing kemasyarakatan mengisi dan mencatat jadwal bimbingan selajutnya ke Aplikasi SDP Bapas dan Kartu Bimbingan 
10. Klien membubuhkan tanda tangan ke berkas bimbingan dan buku bimbingan wajib lapor 
11. Pembimbing dan Klien melakukan photo bersama saat layanan bimbingan wajib Lapor 
12. Pengisian IKM terkait layanan yg diberikan 
13. Laporan Evaluasi Bimbingan   

10 - 15 Menit Per Klien 

Rp. 0 (Nol) Rupiah 

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pelaksanaan Integrasi
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
3. Kartu Bimbingan