1. Undang -Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2016  tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

1. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan harus :
• Menggunakan Bahasa dan kalimat yang santun
  
• Tidak berisi kata yang menghina Negara termasuk symbol Negara
2. Penyampaian  Permasalahan HAM harus melampirkan
   
• Identitas diri (KTP/Paspor/SIM)
  
• Data berupa informasi, fakta dan bukti sebagai dasar pengajuan Komunikasi Masyarakat dan HAM yang diduga telah dilanggar.
  

1. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan dapat dilakukan dengan :
   
• Langsung
• Tidak Langsung
2.  Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara langsung dilakukan dengan mengisi formulir Komunikasi Masyarakat.
3. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung dapat menggunakan :
   
• Surat
• Faksimile
• Surat Elektronik
• Aplikasi Online (SIMASHAM)
4. Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung melampirkan dokumen pendukung berupa :
   
• Surat laporan kepada kepolisian
  
• Putusan Pengadilan
• Surat Keterangan dari Instansi Terkait
• Dokumen Pendukung Lainnya
5. Setelah diterimanya Penyampaian Permasalahan HAM dan dokumen pendukung, Pelaksana Yankomas memeriksa dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyampai Komunikasi.
   

2 (Dua) Minggu

Rp. 0 (Nol) Rupiah