1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek ( Lembaran Negara Republik Indonesia No 18 Tahun 1953)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Th 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik binfar.depkes.go.id Indonesia Th 2009 No 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5044)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik  IndonesiaI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  Sektor Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/Per/I/1949 tentang Menjalankan Peracikan Obat
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang  Estndar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
9. Permenkes RI No 9 Tahun 2017 tentang Apotek 
10. Permenkes RI No 26 Th 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
    
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Permenkes RI No167/KAB/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat

Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang akan di konsultasikan
3. Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai

30 - 60 Menit

Rp. 0 (nol) Rupiah