1. Undang-undang No 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 2014 No 298, Tambahan Lembaran Negara RI No 5607)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik  IndonesiaI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Th 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Th 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  Sektor Kesehatan

Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang akan di konsultasikan
3. Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai

30 - 60 Menit

Rp. 0 (Nol) Rupiah