1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
3. Peaturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  Sektor Kesehatan
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
5. Peraturan  Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang  Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
6. Peraturan  Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang  Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga 
7. Peraturan  Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang akan di konsultasikan
3. Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai

30 - 60 Menit

Rp. 0 (Nol) Rupiah