1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
10. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin (N1)
2. Surat permohonan kehendak nikah (N2)
3. Surat persetujuan mempelai (N4)
4. Surat izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun (N5)
5. Fotocopy akte kelahiran
6. Fotocopy kartu tanda penduduk
7. Fotocopy kartu keluarga
8. Pas foto kedua calon pengantin ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar dengan latar berwarna biru
9. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang berdomislili di luar Kecamatan Pandeglang;
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun;
11. Surat izin dari atasan/kesatuan jika calon pengantin anggota TNI/POLRI;
12. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati (N6);
15. Surat dispensasi dari Kantor Kecamatan setempat jika pendaftaran dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari;

1. Pemohon datang ke desa/kelurahan tempat tinggalnya untuk dibuatkan Pengantar Nikah;
2. Pemohon datang Ke KUA tempat tinggalnya untuk dibuatkan Rekomendasi Nikah yang ditujukan Ke KUA Kecamatan Pandeglang;
3. Pemohon mendaftar dan melengkapi berkas dengan cara datang ke MPP Pandeglang;
4. Pemohon mendapatkan nomor pendaftaran, jadwal bimbingan perkawinan dan jadwal pernikahan serta cek validasi NIK;
5. Petugas mengisi format pemeriksaan kehendak nikah (N8);
6. Pemohon mendapatkan nomor billing biaya pencatatan nikah jika pernikahan dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama atau di luar hari dan jam kerja;
7. Pemohon menyetorkan biaya pencatatan nikah Ke kantor pos atau bank;
8. Pemohon menyerahkan resi bukti pembayaran kepada petugas;
9. Petugas membundel dokumen pendaftaran nikah untuk diserahkan ke KUA Pandeglang.

45 menit setelah berkas persyaratan lengkap

Rp. 600.000 jika pernikahan dilaksanakan di Balai Nikah MPP Pandeglang;

Rp. 0 (gratis) jika pernikahan dilaksanakan di Balai Nikah KUA Pandeglang pada hari dan jam kerja.