1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

1. Data pemilik Bangunan berupa:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Tanda Bukti Status Kepemilikan Tanah dan/atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah

4. Surat Pernyataan Kesanggupan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi:

• Kesanggupan memperbaiki bangunan disekitarnya apabila terjadi kerusakan akibat dari pembongkaran;
• Bahwa bangunan yang akan dibongkar tidak dalam sengketa; dan
• Bahwa bangunan yang akan dibongkar sudah dalam keadaan tidak berpenghuni.

1. Pemohon menginput permohonan IHB di  aplikasi SICANTIK CLOUD di alamat : sicantikui.layanan.go.id.
2. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
3. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
4. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
5. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
6. Apabila Dinas Teknis terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP membuat perhitungan pembayaran retribusi IHB berupa dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk diisampaikan kepada pemohon melalui email.
8. Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan SKRD ke Bank yang ditunjuk.
9. Pemohon menyampaikan bukti pembayaran retribusi kepada DPMPTSP melalui laman SICANTIK CLOUD.
10. DPMPTSP menerbitkan IHB dan menyerahkan kepada pemohon atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar.

Tarif Retribusi IMB tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana terlampir.