1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X /2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter terdiri dari:

• Dokter Umum.
• Dokter Gigi.
• Dokter Spesialis.
• Dokter Gigi Spesialis.
• Dokter Internsip.

2. Pengajuan permohonan harus dinyatakan secara tegas permintaan Surat Izin Praktik (SIP) untuk 1 (satu) tempat Praktik Pertama, Kedua atau ketiga.

3. Surat Izin Praktik (SIP) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat Praktik. 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas kesehatan lain secara purna waktu.
6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktiknya.
7. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
8. Surat Izin Praktik (SIP) (untuk permohonan Surat Izin Praktik perpanjangan).

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internhip yang diterbitkan dan dilegalisari asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau tanda terima pengurusan STR dari KKI.
4. Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia.
5. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai dengan tempat praktik.
6. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

1. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.
2. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.
3. Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
4. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
5. Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
6. Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

1. 6 (enam) hari kerja Pemeriksaan Teknis
2. 3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. 

Rp. 0 (nol) Rupiah.