1. Undang-Undang Nomor 18  Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

1. Unit Pelayanan Kesehatan Hewan Ambulatori, Klinik Hewan dan Rumah Sakit Hewan (RSH) wajib memiliki Sivet.
2. Sivet dikecualikan untuk Ambulatori yang terintegrasi dengan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan (RSH) dan Rumah Potong Hewan.
3. Sivet berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
4. Persyaratan perpanjangan Sivet berlaku mutatis muntadis.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum.
4. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.

1. Memiliki fasilitas pelayanan jasa medik veteriner yang disyaratkan untuk Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan (RSH).
2. Menggunakandan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan (RSH).
3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud huruf c diterbitkan dalam bentuk surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Teknis terkait.

1. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.
2. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas teknis terkait.
3. Dinas teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
4. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
5. Dinas teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
6. Apabila Dinas teknis terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan SIPP ATR dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

1. 7 (lima) hari kerja pemeriksaan teknis
2. 3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.