1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

1. Setiap peneliti dalam melakukan penelitian di Kabupaten Pandeglang harus memiliki Surat Keterangan Penelitian (SKP).
2. Surat Keterangan Penelitian (SKP) dikecualikan terhadap:

• Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri.
• Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Surat Permohonan ditanda tangani oleh  peneliti perseorangan dan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili penelitian.

2. Proposal Penelitian dalam bahasa indonesia yang memuat:

• Latar belakang.
• Maksud dan tujuan.
• Ruang lingkup.
• Jangka waktu penelitian.
• Nama peneliti.
• Sasaran/target penelitian.
• Metode penelitian.
• Lokasi penelitian.
• Hasil yang diharapkan dari penelitian.

3. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggarar ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 
2. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap, maka DPMPTSP melakukan verifikasi dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
3. Terhadap permohonan yang memerlukan pengkajian terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul berdasarkan hasil verifikasi, maka DPMPTSP menyampaikan kepada Dinas Teknis terkait untuk dilakukan kajian dan Tim Teknis memberikan jawaban baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD.
4. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan penelitian ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
5. Apabila semua persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud angka 2 tidak menimbulkan dampak negatif atau angka 3 yang dapat disetujui, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Keterangan Penelitian dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

1. 3 (empat) hari kerja kajian teknis
2. 2 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.