1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kecuali fungsi hunian dan kegiatan yang tidak memerlukan/disyaratkan untuk melakukan pemenuhan komitmen perizinan berusaha di laman OSS.  

2. Izin Lokasi yang berlaku efektif,  jika di persyaratkan

3. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan yang berlaku efektif,  jika di persyaratkan

4. Persetujuan Masyarakat Sekitar yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat.

5. Surat pernyataan keaslian semua dokumen persyaratan, ditandatangani diatas materai 6000.

6. Tanda Bukti Status Kepemilikan Tanah dan/atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah.

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun terakhir.

8. Data umum bangunan gedung untuk :

• Gedung sederhana 1 (satu) Lantai menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sesuai pedoman Kementerian PUPR atau Jika tdk tersedia desain prototype maka pemohon harus menyediakan dokumen secara teknis yang dibuat pemohon atau jasa konstruksi/konsultan.
• Gedung sederhana 2 (dua) Lantai :
• Desain prototipe bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai sesuai petunjuk teknis Kementerian PUPR.  Jika tidak tersedia desain  prototype maka pemohon harus menyediakan dokumen teknis yang dibuat pemohon atau jasa konstruksi/konsultan.
• Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung Khusus menggunakan desain prototipe bangunan gedung, atau dokumen secara teknis dibuat pemohon atau jasa kontruksi/konsultan.
• Rumah Tinggal menggunakan design gambar teknik yang disiapkan oleh pemohon sendiri.

9. Dokumen rencana teknis bangunan gedung :

1. Pemohon mengisi pernyataan komitmen Izin IMB di OSS kecuali fungsi hunian dan kegiatan yang tidak memerlukan/disyaratkan untuk melakukan pemenuhan komitmen perizinan berusaha di laman OSS
2. Pemohon menginput permohonan IMB di  aplikasi SICANTIK CLOUD di alamat : sicantikui.layanan.go.id.
3. Terhadap persyaratan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun terakhir, DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Sistem Informasi/Aplikasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) untuk mendapatkan status valid.
4. Apabila SPPT dinyatakan status tidak valid, maka pemohon wajib untuk melakukan konfirmasi kepada BP2D untuk mendapatkan KSWP status valid.
5. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
6. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
7. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 6 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
8. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
9. Apabila Dinas Teknis terkai menyatakan bahwa permohonan rekomendasi ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
10. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP membuat perhitungan pembayaran retribusi IMB berupa dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk diisampaikan kepada pemohon melalui email.
11. Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan SKRD ke Bank yang ditunjuk.
12. Pemohon menyampaikan bukti pembayaran retribusi kepada DPMPTSP melalui laman SICANTIK CLOUD.
13. DPMPTSP menerbitkan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan dan menyerahkan kepada pemohon atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik. 
14. DPMPTSP menerbitkan surat pemenuhan komitmen dan memberi notifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen IMB.
15. OSS menyatakan IMB berlaku efektif.

7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar. 

Tarif Retribusi IMB tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana terlampir.