1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pernyataan dan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi.
3. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon.
4. Proposal rencana kegiatan usaha 
5. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan.
6. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup 
7. Surat pernyataan keaslian semua dokumen persyaratan, ditandatangani diatas materai 6000.

1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mengakses laman OSS di alamat oss.go.id.

1.1 Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa Komitmen dalam hal:

• lokasi tanah sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan.
• lokasi tanah terletak di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, serta Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
• lokasi tanah berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan.
• lokasi tanah diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi kegiatan usaha.

1.2 Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang belum memiliki/menguasai tanah.

2. Untuk Izin Lokasi berdasarkan komitmen, pelaku usaha wajib untuk menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi disertai dengan persyaratan secara lengkap dan benar melalui aplikasi SICANTIK CLOUD yang beralamat di sicantikui.layanan.go.id.

3. Untuk Persyaratan pertimbangan teknis pertanahan, pelaku usaha mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten  Pandeglang.

4. Hasil pertimbangan teknis pertanahan disampaikan pemohon kepada DPMPTSP

5. Apabila Hasil pertimbangan teknis pertanahan menyatakan bahwa permohonan ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

6. Apabila semua persyaratan administrasi dan rekomendasi teknis telah dinyatakan lengkap, maka DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Izin Lokasi dan menyerahkan kepada pemohon atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7. DPMPTSP menotifikasi ke laman OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen Izin Lokasi.

8. OSS menyatakan Izin Lokasi berlaku efektif dan pelaku usaha dapat mencetak sendiri Izin Lokasi yang telah berlaku efektif.

2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah