1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2018, tentang Norma, Stndar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 /2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 7 /2018, tentang pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan   Republik Indonesia Nomor P.25 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018, tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11/2018 tentang Tatacara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari OSS yang belum efektif.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen SPPL. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka dapat 4 difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SPPL dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen  menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan SPPL telah berlaku efektif.

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar dan setelah rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup diterima oleh DPMPTSP

Rp. 0 (nol) Rupiah.