1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.56 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22 / MENLHK /  SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 tentang Norma, Stndar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95 / MENLHK / SETJEN /KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa yang belum berlaku efektif.

3. Pernyataan Pemenuhan Komitmen yang dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis yang meliputi:

• keterangan tentang lokasi;
• jenis Limbah B3 yang dikelola;
• sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola.
• tata letak dan design kontruksi lokasi dan/atau bangunan pengelolaan lombah B3.
• uji kualitas lingkungan.
• uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengolahan Limbah B3.
• diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi.
• jenis dan spesifikasi peralatan Pengolahan Limbah B3.
• fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemaran lingkungan.
• perlengkapan sistem tanggap darurat.
• tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen IPAL B3. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen IPAL B3 dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen IPAL B3 menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan IPAL B3 telah berlaku efektif.

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar dan setelah rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup diterima oleh DPMPTSP

Rp. 0 (nol) Rupiah.