1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 / MENLHK SETJEN /2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22 / MENLHK /  SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 tentang Norma, Stndar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Izin Pembuangan Air Limbah dari OSS yang belum efektif.
3. Izin Lingkungan untuk kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan SPPL untuk kegiatan diluar yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
4. Pernyataan Pemenuhan Komitmen yang dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis yang meliputi:

• keterangan tentang lokasi.
• jenis Limbah Air yang dikelola.
• sumber, karakteristik, dan kode limbah air yang akan dikelola.
• tata letak dan design kontruksi lokasi pembuangan air limbah.
• hasil analisa laboratorium terhadap air limbah.
• uraian Pengelolaan air Limbah yang dihasilkan
• diagram alir proses pembuangan air limbah yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi.
• fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemaran lingkungan.
• perlengkapan sistem tanggap darurat.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen IPAL dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen IPAL menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan IPAL telah berlaku efektif.

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.