1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diselenggarakan oleh pelaku usaha perorangan atau nonperorangan (kecuali untuk perseroan terbatas).

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian, antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling lama 1 (satu) tahun dan setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.

5. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yaitu Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

6. Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebagaimana dimaksud angka 5 dapat diterbitkan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi yang disampaikan pemohon melalui sistem oss yaitu:

• Daftar sediaan obat tradisional yang akan diproduksi.
• Data tenaga teknis kefarmasian /tenaga kesehatan tradisional jamu penanggung jawab yang meliputi:
• Kartu Tanda Penduduk.
• Ijazah.
• Surat Tanda Registrasi, Surat Pernyataan Sanggup Bekerja Penuh Waktu. 
• Surat Perjanjian Kerja sama Tenaga Teknis Kefarmasian/Tenaga Kesehatan Tradisional Penanggung Jawab dengan Pelaku Usaha. 

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) telah berlaku efektif.

1. 4 (empat) hari kerja untuk melakukan evaluasi dan verifikasi
2. 4 (empat) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.