1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

1. Rumah Sakit hanya dapat didirikan oleh badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Yaitu:

• badan hukum yang bersifat nirlaba.
• badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dikecualikan bagi pendirian rumah sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Klasifikasi Rumah Sakit Umum yaitu:

• Rumah Sakit Kelas C, memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
• Rumah sakit Kelas D, memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.
• Rumah Sakit Kelas D Pratama memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah dan paling sedikit menyelenggarakan:
• pelayanan medik umum.
• pelayanan gawat darurat
• pelayanan keperawatan
• pelayanan laboratorium pratama.
• pelayanan radiologi.
• pelayanan farmasi.

4. Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas C memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 (dua puluh lima) buah.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2. Izin Mendirikan Rumah Sakit yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian, antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling lama 2 (dua) tahun dan setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Rekomendasi teknis yang dapat disetujui sebagaimana dimaksud angka 6 dilengkapi dengan lampiran laporan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.
8. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
10. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
11. OSS menyatakan Izin Mendirikan Rumah Sakit telah berlaku efektif.

1. 7 (tujuh) hari proses pemeriksaan lapangan
2. 3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. 

Rp. 0 (nol) Rupiah.