1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.
2. Izin Operasional Rumah Sakit yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.
3. Izin Mendirikan Rumah Sakit yang telah berlaku efektif dari lembaga OSS.
4. Profil rumah sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategis dan struktur organisasi.
5. Self assessment meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan dan bangunan dan prasarana rumah sakit dengan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
6. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan.
7. Sertifikat akreditasi (khusus untuk perpanjangan izin operasional).

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Operasional Rumah Sakit.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin Operasional Rumah Sakit telah berlaku efektif.

1. 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan verifikasi dan visitasi.
2. 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. 

Rp. 0 (nol) Rupiah.