1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

1. Klinik dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat.
2. Klinik yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perseorangan atau badan usaha.
3. Klinik yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3 dikecualikan bagi klinik milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2. Izin Operasional Klinik yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian, antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. Pemenuhan Komitmen disampaikan paling lama 1 (satu) bulan dan setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.

5. Pemenuhan Komitmen Izin Apotik melampirkan:

• Notifikasi dinas kesehatan.
• Profil klinik.
• Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan berdasarkan standar klinik. 

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Operasional Klinik.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/ dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Klinik dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin Operasional Klinik telah berlaku efektif.

1. 10 (sepuluh) hari kerja untuk melakukan verifikasi dan visitasi.
2. 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.