1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018  tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dapat dilaksanakan oleh :

• Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP).
• Koperasi Simpan Pinjam  dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam. Dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun.
3. Memiliki predikat kesehatan paling rendah cukup sehat pada 1 (satu) tahun terakhir.
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
5. Memiliki modal kerja untuk kantor cabang minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
7. Memiliki persetujuan pembukaan kantor cabang dari Bupati (terkait pembinaan dan pengawasan cabang).
8. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang.
9. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.
10. Perizinan Prasarana yang telah berlaku efektif yaitu : Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.
11. Wajib memiliki dewan pengawas syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Kabupaten atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI (untuk KSPPS dan UPPS).

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam. dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam telah berlaku efektif.

1. 25 (dua puluh) hari kerja pemeriksaan teknis
2. 5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.