1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018  tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

1. Izin Koperasi Simpan Pinjam terdiri dari:

• izin usaha simpan Pinjam koperasi diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP).
• izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam  dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

2. Pemenuhan Komitmen dilakukan oleh koperasi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kerja sejak pengajuan Izin Koperasi Simpan Pinjam kepada lembaga OSS.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Perizinan Prasarana yang telah berlaku efektif yaitu Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.

3. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum dengan rincian sebagai berikut:

• modal KSP Primer paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
• modal KSP Sekunder paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia.

5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam.

6. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola.

7. Memiliki kantor dan sarana kerja.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Perizinan Prasarana yang telah berlaku efektif yaitu Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.

3. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada Unit Simpan Pinjam (USP) berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada Unit Simpan Pinjam (USP) pada  bank umum dengan rincian sebagai berikut :

• modal pembentukan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi primer paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
• modal pembentukan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi sekunder paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia.

5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya.

6. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola.

7. Memiliki kantor dan sarana kerja.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Perizinan Prasarana yang telah berlaku efektif yaitu Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.

3. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah dengan rincian sebagi berikut:

• modal KSPPS Primer paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
• modal KSPPS Sekunder paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia.

5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam.

6. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola.

7. Memiliki kantor dan sarana kerja.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Perizinan Prasarana yang telah berlaku efektif yaitu Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.

3. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) pada bank Syariah dengan rincian sebagai berikut :

• modal pembentukan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi primer paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
• modal pembentukan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi sekunder paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia.

5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya.

6. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola.

7. Memiliki kantor dan sarana kerja.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Koperasi Simpan Pinjam. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Koperasi Simpan Pinjam. dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin Koperasi Simpan Pinjam telah berlaku efektif.

1. 25 (dua puluh) hari kerja pemeriksaan teknis
2. 5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. 

Rp. 0 (nol) Rupiah.