1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018  tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

1. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dapat dilaksanakan oleh:

• Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP).
• Koperasi Simpan Pinjam  dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

2. Pemenuhan Komitmen dilakukan oleh koperasi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kerja sejak pengajuan Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam kepada lembaga OSS.

1. Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang yang telah berlaku efektif dari lembaga OSS.
2. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan.
3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
4. Nama Calon Kepala Kantor Kas.
5. Perizinan Prasarana yang telah berlaku efektif yaitu Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (KSP). 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (KSP). dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) telah berlaku efektif.

1. 25 (dua puluh) hari kerja pemeriksaan teknis
2. 5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.