1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Pelaku usaha di sektor pendidikan meliputi:

• pelaku usaha perseorangan.
• pelaku usaha nonperseorangan.

2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan pelaku usaha untuk pendirian:

• pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis.
• satuan pendidika nonformal, yaitu pusat kegiatan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal sejenis.

3. Pemenuhan Komitmen wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian, antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lokasi Perairan.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4. Pemenuhan Komitmen yang meliputi:

• hasil studi kelayakan.
• isi pendidikan.
• jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
• sarana dan prasarana pendidikan.
• pembiayaan pendidikan.
• sistem evaluasi dan sertifikasi.
• manajemen dan proses pendidikan.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

1. 25 (dua puluh lima) hari kerja pemeriksaan teknis
2. 5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.