1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrinik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrinik Sektor Perhubungan di Bidang Darat.

1. Nomor Induk Berusaha  (NIB).
2. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
3. Bukti Pembayaran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. Persyaratan Administrasi:

• surat keterangan domisili.
• surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditanda tangani pimpinan perusahaan.
• surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi.
• surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
• salinan surat tanda nomor kendaraan (stnk).
• salinan srut (untuk kendaraan baru).
• salinan buku lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru).
• foto kendaraan yang akan diberi izin.

2. Persyaratan Teknis:

• Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemeritah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
• Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau kerjasama dengan pihak lain.
• Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kenaraan (kuota) yang ditetapkan oleh dirjen hubdat.
• Menyusun rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
• Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.

1. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Salinan STNK yang masih berlaku.
3. Salinan bukti lulus uji berkala yang masih berlaku.
4. Laporan pelayanan angkutan orang dalam trayek.
5. Dokumen sistem manajemen keselamatan.

1. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Laporan pelayanan angkutan orang dalam trayek.
3. Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Salinan STNK.
5. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru).
6.  Salinan bukti lulus uji berkala kendaraan (untuk kendaraan bukan baru).
7. Foto kendaraan yang akan diberi izin.

1. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa (untuk izin yang hilang).
3. Melampirkan buku dokumen yang rusak (untuk izin yang rusak).

1. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Akta perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Surat keterangan domisili
4. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan
5. Salinan STNK.
6. Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku.
7. Foto kendaraan yang akan diberi izin.

1. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Salinan STNK yang masih berlaku.
3. Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan yang bukan baru).
4. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru).
5. Foto Kendaraan yang akan diberi izin.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan rekomendasi teknis telah lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek telah berlaku efektif.

7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Tarif Retribusi tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana terlampir.