1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nmor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Uum Dalam Trayek;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrinik Sektor Perhubungan di Bidang Darat.

1. Permohonan Baru:

• Salinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari lembaga OSS.
• Salinan STNK yang masih berlaku.
• Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku.

2. Pembaruan Masa Berlaku:

• Salinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari lembaga OSS.
• Salinan STNK yang masih berlaku.
• Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku.
• Kartu Pengawasan Angkutan Orang yang dimiliki.

1. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
2. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
3. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
4. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
5. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
6. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan permohonan dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan rekomendasi teknis telah lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pengawasan Angkutan Orang dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.

7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) rupiah.