1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dari OSS.

3. Daftar riwayat hidup penanggung jawab

4. Bukti kepemilikan tanah atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

5. Keterangan Domisili LPK dari Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa).

6. Profil  LPK  yang  sekurang - kurangnya memuat:

• struktur organisasi dan raian tugas.
• daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan.
• program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
• program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan.
• kapasitas pelatihan pertahun.
• daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berlaku.
3. Akta Perubahan dan Keputusan Pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berlaku.
3. Bukti kepemilikan tanah atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
4. Keterangan Domisili LPK dari Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa).

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin LPK. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan rekomendasi teknis telah lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin LPK dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin LPK menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin LPK telah berlaku efektif.

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. 

Rp. 0 (Nol) Rupiah.