1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

1. Akta Pendirian dan/atau perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiata jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan HAM.
2. Bukti kepemilikan tanah berikut kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris.
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
4. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain.
5. Bagan struktur organisasi dan personil.
6. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan.
7. Pas photo berwarna penanggung jawab perusahaan. Ukuran 4 x 6 cm.
8. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

1. Akta Pendirian dan/atau perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiata jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan HAM.
2. Bukti kepemilikan tanah berikut kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris.
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
4. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain.
5. Bagan struktur organisasi dan personil.
6. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan.
7. Pas photo berwarna penanggung jawab perusahaan. Ukuran 4 x 6 cm.
8. Bukti penyampaian laporan penempatan teaga kerja selama 2 (dua) tahun terakhir kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi.
9. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
10. Bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keteagakerjaan.
11. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administrasi penghentian sementara, sebagian, atau keseluruhan (skorsing).

1. Akta Pendirian dan/atau perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiata jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan HAM.
2. LPTKS AKL yang masih berlaku.
3. Bagan struktur organisasi dan personil.
4. Pas photo berwarna penanggung jawab perusahaan. Ukuran 4 x 6 cm.
5. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain.
6. Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab yang baru perusahaan. Dan
7. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dari penanggung jawab perusahaan yang baru yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun

1. Akta Pendirian dan/atau perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiata jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan HAM.
2. LPTKS AKL yang masih berlaku.
3. Bukti kepemilikan tanah berikut kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris.
4. Pas photo berwarna penanggung jawab perusahaan. Ukuran 4 x 6 cm.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin LPTKS. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan rekomendasi teknis telah lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin LPTKS dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin LPTKS-AKL menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin LPTKS-AKL telah berlaku efektif.

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.