1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31  Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
4. Peraturan Mneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuaungan Daerah.

1. Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dikecualikan bagi kegiatan:

• Pembudidaya ikan kecil;
• Pemerintah, Pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Surat Izin Usaha Perikanan yang belum efektif.
3. Izin Lingkungan yang telah berlaku efektif.
4. Izin Lokasi yng telah berlaku efektif
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berlaku efektif.
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penanggung Jawab.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
9. Surat Keterangan Domisili Usaha.
10. Surat Pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan bermaterai cukup.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perikanan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang pembudidayaan ikan. dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

1. 7 (tujuh) hari kerja pemeriksaan teknis
2. 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.