Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Surat Pengantar atau permohonan Rekomendasi dari Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Pusat/Provinsi.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum/Badan Usaha.
5. Akta Pendirian/Perubahan Badan Hukum/Badan Usaha dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
6. Data keterangan Rencana Kegiatan pembangunan /Usaha yang akan dilaksanakan.

1. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.
2. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses pertimbangan teknis kepada Dinas teknis terkait.
3. Dinas teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
4. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
5. Dinas teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan pertimbangan teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
6. Apabila Dinas teknis terkait menyatakan bahwa permohonan pertimbangan teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Rekomendasi dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

1. 3 (tiga) hari kerja pemeriksaan teknis
2. 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.