1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10  Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

1. Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

• Daya tarik wisata.
• Kawasan pariwisata.
• Jasa transportasi wisata.
• Jasa perjalanan wisata.
• Jasa makanan dan minuman.
• Penyediaan akomodasi.
• Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
• Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
• Jasa informasi pariwisata.
• Jasa konsultan pariwisata.
• Jasa pramuwisata.
• Wisata tirta.
• Spa.

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP, dalam hal pelaku usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian, antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah dibidang kelautan (khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap).

4. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek (untuk bidang usaha jasa transportasi wisata).

5. Izin Usaha Terminal Khusus (untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata).

6. Izin Usaha Angkutan Laut Khusus (untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal).

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait apabila berdasarkan hasil verifikasi diperlukan kajian teknis.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap atau berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 3 tidak diperlukan kajian teknis, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) telah berlaku efektif.

7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (nol) Rupiah.