1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Data Umum Perusahaan:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Akta Pendirian dan perubahan terakhir Perusahaan Beserta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. (kecuali kegiatan usaha perorangan).
• jenis Usaha
• alamat Kegiatan Usaha/Kantor

3. Data Rencana Investasi:

• nilai Tanah dan Bangunan.
• mesin Peralatan.
• sarana dan prasarana kegiatan.
• investasi lain-lain

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berlaku efektif dari OSS.

5. dokumen lingkungan apabila dipersyaratkan.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Data Umum Perusahaan:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Akta Pendirian dan perubahan terakhir Perusahaan Beserta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
• Jenis Usaha
• Alamat Kegiatan Usaha/Kantor

3. Data Rencana Investasi:

• Nilai Tanah dan Bangunan.
• Mesin Peralatan.
• Sarana dan prasarana kegiatan.
• Investasi lain-lain

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berlaku efektif dari OSS.

5. Dokumen Lingkungan.

6. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

7. Persetujuan Masyarakat Sekitar yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat.

8. Toko Swalayan yang berdiri sendiri:

• Memiliki hasil analisa kajian sosial ekonomi mayarakat (kecuali mini market yang tidak memiliki perjanjian waralaba).
• Memiliki surat Izin Lokasi apabila belum ada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah atau Zonasi. (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan).
• Memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

9. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan /kawasan lain wajib memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Data Umum Perusahaan:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung Jawab.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Akta Pendirian dan perubahan terakhir Perusahaan Beserta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
• jenis Usaha
• alamat Kegiatan Usaha/Kantor

3.Data Rencana Investasi :

• nilai Tanah dan Bangunan.
• mesin Peralatan.
• sarana dan prasarana kegiatan.
• investasi lain-lain

4. Dokumen Lingkungan.

5. Dokumen Analisi Dampak Lalu Lintas.

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah berlaku efektif dari OSS.

7. Persetujuan Masyarakat Sekitar yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat.

8. Memiliki hasil analisa kajian sosial ekonomi mayarakat.

9. Memiliki surat Izin Lokasi apabila belum ada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah atau Zonasi.

10. Memiliki rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

11. Memiliki rencana penempatan gerai merek lokal strategis seperti lobby, pintu masuk utama dan lift.

1. Pemenuhan Komitmen untuk Bidang Usaha Perdagangan Umum diperlukan hanya untuk beberapa kriteria kegiatan yang dinyatakan belum berlaku efektif oleh OSS.
2. Pemohon mengakses laman OSS di alamat  oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan komitmen Bidang Usaha Perdagangan Umum. 
3. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen  Bidang Usaha Perdagangan Umum serta melampirkan persyaratan 
4. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
5. Dinas Teknis terkait dapat melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
6. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 5 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
7. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan Rekomendasi teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan SIUP Bidang Usaha Perdagangan Umum telah berlaku efektif.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat  oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan komitmen Bidang Usaha Toko Swalayan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat  sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen  Bidang Usaha Toko Swalayan serta melampirkan persyaratan
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait dapat melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. DPMPTSP setelah menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku telah memenuhi komitmen.
9. OSS menyatakan SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan telah berlaku efektif.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat  oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan komitmen Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen  Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan serta melampirkan persyaratan
3. apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait
4. Dinas Teknis terkait dapat melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. DPMPTSP setelah menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku telah memenuhi komitmen.
9. OSS menyatakan SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan telah berlaku efektif.

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar.

Rp. 0 (Nol) Rupiah