Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon Membuat Akun email, sandi untuk mengakses SIMBG memilih permohonan PBG, SLF, SBKBG, RTP dan Pendataan Bangunan Gedung sekaligus memilih fungsi banguan gedung yang akan didatftarkan di SIMBG diantarnya : data pemilik, alamat bangunan gedung, penyampaian kelengkapan data teknis bangunan, konfirmasi data/persetujuan

2. Operator SIMBG Dinas PU Memverifikasi kelengkapan data dokumen ketentuan teknis,dan penyiapan koordinasi dengan Tim Profesi Ahli dalam hal penugasan TPA  (tim Profesi Ahli),TPT (Tim Pelaksana Teknis)

3.    Tim Profesi Ahli Melakukan penelitian inpeksi lapangan terhadap permohonan dan melakukan penjadwalan konsultasi dan hasil konsultasi yang dituangkan dalam berita acara hasil konsultasi dengan TPA

4. Operator SIMBG Dinas PU Memberikan Surat Keterangan pemenuhan Standar Teknis Bangunan setelah TPA melakukan Penelitan kelayakan bangunan teknis untuk dapat diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

5.    Dinas PU Melakukan perhitungan besaran retribusi berdasarkan sistem / metode perhitungan Perseujuan Bangunan Gedung berdasarkan Perda Tarif Retribusi yang ada

6.  Operator SIMBG DPMPTSP Melakukan penyampaian besaran retribusi kepada pemohon berdasarkan perhitungan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dinas PU

7.    Pemohon Melakukan pembayaran Retribusi Daerah berdasarhkan perhitungan SKRD Dinas PU

8.    Pengawas SIMBG DPMPTSP melakukan Verifikasi, Validasi bukti pembayaran Retribusi

9.    Kepala DPMPTSP Melakukan validasi dan persetujuan Bangunan gedung di SIMBG berdasarkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung

Jangka waktu penyelesaian

Jangka Waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan maksimal 30 Hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya/tarif

Dikenakan Retribusi berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi perizinan tertentu   

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

4.  Permen ATR Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

5.     Permen ATR Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang tentang Pelaksanaan KKPR

6.  Perda RTRW Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon Membuat Akun email, sandi untuk mengakses OSS melakukan pendaftaran paling sedikit dilengkapi dengan  :

-  Koordinat Lokasi, Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang , informasi pengusaan tanah, informasi jenis usaha, rencana jumlah jenis lantai bangunan, rencana luas lantai bangunan, rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan

2.   Dinas PU Melakukan pemeriksaan, validasi, verifikasi  melalui aplikasi oss dan yang terintegrasi dengan aplikasi ATR terhadap dokumen usulan PKKPR melalui kajian menggunakan asas berjenjang Komplementer dan selaras dengan penyelenggaraan penataan ruang

3.   Dinas PU Melakukan verfikasi permohonan terkait dengan surat perintah setor (SPS) Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) agar pelaku usaha segera melakukan pembayaran yang dikirim melalui email pelaku usaha 

4.   Pemohon Melakukan pembayaran Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai dengan yang tertera jumlah nilai yg akan disetorkan melalui Bank atau loket BPN

5. BPN Mengeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek Terhadap Permohonan pelaku usaha dalam rangka penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah sebagai bahan pertimbangan penerbitan rekomendasi status dan pengusaannya sesuai dengan ketentuan

6.   Dinas PU Menerbitkan Kofirmasi KKPR setelah BPN mengeluarkan Pertek setelah divalidasi di sistem yang terintegrasi dengan OSS 

7. DPMPTSP Menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (PKKPR) berdasarkan persetujuan Dinas PUPR dan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Jangka waktu penyelesaian

Jangka Waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan maksimal 20 Hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.   Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Peraturan Menteri LHK No.3 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor LHK

6.   Peraturan Menteri LHK No.4 Tahun 2021 Tentang Daftar usaha Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     e-mail badan usaha.

e.     NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.       Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan ke DLHK Kabupaten Pandeglang untuk diperiksa dan memperoleh tanda tangan kelengkapan checklist untuk memperoleh tanda terima permohonan UKL-UPL

2.       Petugas help desk/Front Office DLHK memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan draft formulir UKL-UPL a. Bila lengkap, Front Office menerima surat permohonan pemeriksaan dan draft formulir UKL-UPL beserta persyaratan yang telah ditentukan, dan akan memberikan tanda terima kelengkapan checklist penerimaan permohonan persetujuan lingkungan (PKPLH bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL) kepada pemohon. b. Bila kurang atau tidak lengkap, Front Office akan menolak permohonan dan pemohon dapat mengajukan permohonan lagi sesuai checklist kekurangan permohonan persetujuan lingkungan (PKPLH bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL)

3.       Tim Teknis mengagendakan jadwal rapat pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL dan membuat Undangan Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

4.   Tim Pemeriksa UKL-UPL melakukan Rapat Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL yang berisi catatan perbaikan yang harus dilakukan atau ditindaklanjuti oleh pemohon. Disamping itu isi dari Berita Acara Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL dapat merupakan penolakan atas draft Formulir UKL-UPL. Berita acara dibuat oleh notulis yang ditandatangani oleh pemohon serta anggota Tim Pemeriksa UKL-UPL. Jika ditolak maka pemrakarsa wajib melakukan permohonan ulang dari awal

5.       Berita Acara diserahkan kepada Pemohon melalui email paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan dan 1 (satu) arsip Berita Acara yang sudah ditandatangani akan diserahkan kepada pemohon

6.       Dengan diterimanya Berita Acara tersebut, draft Formulir UKL-UPL dinyatakan dikembalikan dan proses persetujuan lingkungan (PKPLH bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL) dinyatakan dihentikan sementara sampai perbaikan draft Formulir UKL-UPL diterima kembali. Batas waktu perbaikan maksimal 4 (empat) hari kerja. Jika dalam waktu 4 (empat) hari kerja pemohon belum menyerahkan perbaikan atau perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan maka permohonan persetujuan lingkungan (PKPLH bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL) ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dapat melakukan permohonan ulang.

7.       Bila perbaikan sudah dilakukan dan ditindaklanjuti, pemohon menyampaikan hasil perbaikannya melalui email atau secara manual kemudian Tim Pemeriksa UKL-UPL akan memeriksa hasil perbaikan Formulir UKL-UPL tersebut

8.    Jika Formulir UKL-UPL sudah sesuai, pemohon mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) dilampirkan Formulir UKL-UPL Final

9.       Bila sudah sesuai, Tim Pemeriksa UKL-UPL menyiapkan Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diverifikasi oleh Sub Koordinator dan divalidasi melalui sistem aplikasi e-buddy oleh Kepala Bidang. Kemudian Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Tanda tangan yang akan dilakukan adalah tanda tangan elektronik dan dilengkapi dengan QR Code untuk keamanan surat tersebut

10.    Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditandatangani secara elektronik diberikan nomor surat dan diserahkan kepada pemohon

11.    Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditandatangani secara elektronik diberikan nomor surat dan diserahkan kepada pemohon

12.    Cetakan final Formulir UKL-UPL setelah diregister/stempel secara manual diserahkan kembali kepada pemohon dan 1 (satu) eksemplar Formulir UKL-UPL menjadi arsip DLHK

Jangka waktu penyelesaian

Jangka Waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan maksimal 30 Hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya/tarif

Rp.0,- Rupiah