Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peratu   ran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.  Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.  Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama / direktur), dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.   Pemohon mengisi data usaha

4.   Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.   Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6. Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7. Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.   Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.   Pemohon mengisi data usaha

4.   Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.   Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.   Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.    Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan    Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.  Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.   Pemohon mengisi data usaha

4.   Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.   Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6. Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7. Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.    Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur), dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.  Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.  Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.  Pemohon mengisi data usaha

4.  Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.  Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.  Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.    Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan   Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama / direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama / direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.     Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.     Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.     Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.      Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.   Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.  Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.  Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.  Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.  Pemohon mengisi data usaha

4.  Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.  Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.  Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.  Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.  Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.     Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.   Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7. Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.  Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.   Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.   Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.   Pemohon mengisi data usaha

4.   Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.   Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7. Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peratu   ran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.  Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.   Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.   Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.  Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.   Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.  Pemohon Mendapatkan dan mencetak

     izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.    Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.   Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.   Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.   Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.  Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.  Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.  Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.  Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.   Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.   Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.  Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.  Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.  Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.   Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.  Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.  Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.     Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.      Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.   Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.  Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.     Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.   Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.   Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.  Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.     Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.    Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.     Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.  Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.    Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.   Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.  Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.     Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.  Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a. Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.     Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.   Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.   Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.   Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.   Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.     Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.     Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.     Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.   Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.     Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.     Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.     Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.     Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.    Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.    Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.    Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.    Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.    Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.    Peratu   ran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.    Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.    Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.    Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.    Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.    Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.  Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama / direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama / direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.     Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.     Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.     Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.    Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.   Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

10 (sepuluh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peratu   ran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.  Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.     Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.   Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peratu   ran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.     Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.     Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.     Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.     Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peratu   ran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.     Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.     Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.     Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peratu   ran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.     Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.     Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.     Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.     Peratu   ran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.     Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.     Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.     Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.     Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.  Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.     Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.     Pemohon mengisi data usaha

4.     Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.     Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.     Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.      Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.     Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;

4.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

5.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap, dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009;

6.     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

7.     Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

a.     Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.