Dasar Hukum

1.     Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2.     Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3.     Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.     Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

5.     Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis dan Opometris

6.      Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang;

 Persyaratan

1.  Fotocopy KTP

2.  Fotocopy NPWP

3.  Fotocopy STRRO atau STRO yang diterbitkan dan dilegalisasi asli (harus diserahkan pada saat pengambilan SIP)

4.  Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;

5.  Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir

6.  Surat Rekomendasi dari organisasi profesi (IROPIN), sesuai tempat praktik

7.  Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk

8.  Pas foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 cm Berlatar Belakang Merah

9.  Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.    Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.    Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.    Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.    Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.    Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.    Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.    Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2.    Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

5.    Peraturan menteri kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

6.    Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten pandeglang Tahun 2016 Nomor 6)

7.     Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan

 Persyaratan

1.  Fotocopy KTP

2.  Fotocopy NPWP

3.  Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.  Fotokopi STRTGz;

5.  Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

6.  Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;

7.  Pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.  Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.  Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.     Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.    Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.    Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.    Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.    Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.    Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.    Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.    Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.      Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

6.       Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

 Persyaratan

1.      Fotocopi KTP

2.      Fotocopi NPWP

3.      Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.      Fotokopi STRTW;

5.      Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

6.      Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;

7.      pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.      Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.      Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.      Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.      Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.      Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.      Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.      Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.      Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.      Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.      Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.      Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

6.       Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

 Persyaratan

1.      Fotocopi KTP

2.      Fotocopi NPWP

3.      Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.      Fotokopi STRTW;

5.      Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

6.      Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;

7.      pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.      Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.      Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.      Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.      Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.      Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.      Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.      Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.      Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.      Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.      Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.      Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

6.       Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

 Persyaratan

1.      Fotocopi KTP

2.      Fotocopi NPWP

3.      Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.      Fotokopi STRTW;

5.      Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

6.      Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;

7.      pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.      Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.      Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.      Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.      Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.      Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.      Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.      Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.      Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.      Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.      Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.      Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

6.       Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

 Persyaratan

1.      Fotocopi KTP

2.      Fotocopi NPWP

3.      Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.      Fotokopi STRTW;

5.      Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

6.      Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;

7.      pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.      Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.      Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.      Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.      Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.      Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.      Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.      Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.      Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.      Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.      Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.      Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

6.       Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

 Persyaratan

1.      Fotocopi KTP

2.      Fotocopi NPWP

3.      Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.      Fotokopi STRTW;

5.      Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

6.      Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;

7.      pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.      Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.      Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.      Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.      Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.      Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.      Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.      Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.      Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.      Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.      Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.      Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

6.       Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

 Persyaratan

1.          Fotocopi KTP

2.          Fotocopi NPWP

3.          Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.          Fotokopi STRTW;

5.          Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

6.          Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;

7.          pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.          Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.          Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.          Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.          Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.          Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.          Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.          Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.          Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.          Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.          Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.      Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

6.       Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

 Persyaratan

1.      Fotocopi KTP

2.      Fotocopi NPWP

3.      Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.      Fotokopi STRTW;

5.      Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

6.      Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;

7.      pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.      Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.      Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.      Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.      Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.      Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.      Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.      Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.      Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.      Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.      Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.      Peraturan Menteri kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;

6.       Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

 Persyaratan

1.      Fotocopi KTP

2.      Fotocopi NPWP

3.      Fotokopi ijazah yang dilegalisir;

4.      Fotokopi STRTW;

5.      Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

6.      Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;

7.      pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

8.      Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan

9.      Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.      Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.      Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.      Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.      Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.      Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.      Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.      Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.      Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

7 Hari Kerja

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X /2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

5.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

6.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

a.    Persyaratan Umum

1.   Surat Izin Praktik (SIP) Dokter terdiri dari:

a.    Dokter Umum.

b.    Dokter Gigi.

c.    Dokter Spesialis.

d.    Dokter Gigi Spesialis.

e.    Dokter Internsip.

2.  Pengajuan permohonan harus dinyatakan secara tegas permintaan Surat Izin Praktik (SIP) untuk 1 (satu) tempat Praktik Pertama, Kedua atau ketiga.

3.  Surat Izin Praktik (SIP) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat Praktik. 

b.    Persyaratan Permohonan untuk Dokter Internsip

1.  Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.  Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internhip yang diterbitkan dan dilegalisari asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau tanda terima pengurusan STR dari KKI.

4.  Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia.

5.  Surat Rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai dengan tempat praktik.

6.  Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.  Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.  Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.  Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.  Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.  Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.  Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.  Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.   6 (enam) hari kerja Pemeriksaan Teknis

b.   3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X /2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

5.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

6.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

a.    Persyaratan Umum

1.   Surat Izin Praktik (SIP) Dokter terdiri dari:

a.    Dokter Umum.

b.    Dokter Gigi.

c.    Dokter Spesialis.

d.    Dokter Gigi Spesialis.

e.    Dokter Internsip.

2.  Pengajuan permohonan harus dinyatakan secara tegas permintaan Surat Izin Praktik (SIP) untuk 1 (satu) tempat Praktik Pertama, Kedua atau ketiga.

3.  Surat Izin Praktik (SIP) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat Praktik. 

b.    Persyaratan permohonan untuk

    Dokter Gigi Spesialis

1.   Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.   Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

4.   Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.

5.   Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas kesehatan lain secara purna waktu.

6.   Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktiknya.

7.   Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

8.   Surat Izin Praktik (SIP) (untuk permohonan Surat Izin Praktik perpanjangan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.  Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.  Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.  Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.  Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.  Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.  Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.  Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.   6 (enam) hari kerja Pemeriksaan Teknis

b.   3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

5.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.

6.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

7.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;

a.    Persyaratan Umum

1.    Kualifikasi Pendidikan Praktik Pelayanan Fisioterapis Mandiri  yaitu:

a.    Fisioterapis profesi merupakan lulusan Program Profesi Fisioterapis.

b.   Fisioterapis Spesialis merupakan lulusan Program Spesialis Fisioterapis. 

2.    Fisioterapis hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.

3.    Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat kerja.

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Foto copy ijazah yang dilegalisir.

2.      Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF).

3.      Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik.

4.      Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

5.      Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.

6.      Rekomendasi dari organisasi profesi.

7.      Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) yang lama (untuk perpanjangan izin/SIPF pertama untuk pengajuan SIPF kedua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.    4 (empat) hari kerja kajian teknis

b.    3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;

5.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

6.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

a.    Persyaratan Umum

1.    Kualifikasi tenaga gizi dalam menjalankan praktiknya minimal lulusan:

a.    Diploma Empat Gizi sebagai Sarjana Terapan Gizi  dan dan merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien.

b.   Sarjana sebagai sarjana Gizi dan merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien.

c.    Pendidikan profesi sebagai Registered Dietisien.

2.    Tenaga Gizi hanya dapat menjalankan pekerjaan/praktik  paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik

3.    Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat kerja/praktik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.    4 (empat) hari kerja kajian teknis

b.    3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02  / MENKES / 148 /I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

5.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

6.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

a.    Persyaratan Umum

1.    Perawat yang melaksanakan praktik diluar mandiri  berpendidikan minimal Diploma III  (D III) Keperawaatan.

2.    Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Kerja Perawat (SIKP).

3.    Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan paling banyak 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri.

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Foto copy ijazah yang dilegalisir.

2.      Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir.

3.      Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik.

4.      Surat pernyataan praktik dari fasilitas pelayanan kesehatan.

5.      Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

6.      Rekomendasi dari asosiasi profesi.

7.      Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) yang lama (untuk perpanjangan izin).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.    4 (empat) hari kerja kajian teknis

b.    3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

3.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

a.    Persyaratan Umum

1.    Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja yang berupa Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian.

2.    Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Foto copy STRTTK..

2.      Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

3.      Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.

4.      Rekomendasi dari organisasi profesi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian.

5.      Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) yang lama (untuk perpanjangan izin/SIPTTK pertama untuk pengajuan SIPA kedua dan SIPTTK Kedua untuk pengajuan SIPTTK ketiga).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.    5 (lima) hari kerja kajian teknis

b.    4 (empat) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

5.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan;

6.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

a.    Persyaratan Umum

1.    Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja yang berupa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).

2.    Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Foto copy STRA yang dilegalisir oleh KFN.

2.      Surat pernyataan memiliki tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyalur.

3.      Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.

4.      Rekomendasi dari organisasi profesi.

5.      Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang lama (untuk perpanjangan izin/SIPA pertama untuk pengajuan SIPA kedua dan SIPA Kedua untuk pengajuan SIPA ketiga).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.    5 (lima) hari kerja kajian teknis

b.    4 (empat) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02  / MENKES / 148 /I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

5.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

6.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

a.    Persyaratan Umum

1.    Perawat yang melaksanakan praktik mandiri berpendidikan minila Diploma III  (D III) Keperawaatan.

2.    Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).

3.    Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan paling banyak 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri.

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Foto copy ijazah yang dilegalisir.

2.      Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir.

3.      Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik.

4.      Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri.

5.      Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

6.      Rekomendasi dari asosiasi profesi.

7.      Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) yang lama (untuk perpanjangan izin).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39  Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi;

3.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

a.    Persyaratan Umum

1.    Penata anastesi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) Surat Izin Praktek Penata Anastesi.

2.    Surat Izin Praktik Anastesi (SIPPA) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Foto copy ijazah yang dilegalisir.

2.      Surat Tanda Registrasi Penata Anastesi (STRPA).

3.      Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik.

4.      Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.

5.      Pas photo berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.

6.      Rekomendasi dari organisasi profesi.

7.      Surat Izin Praktik Anastesi (SIPPA) yang lama (untuk perpanjangan izin/SIPPA pertama untuk pengajuan SIPPA kedua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/Per/III/2010 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;

5.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

6.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga kesehatan;

7.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

8.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

a.    Persyaratan Umum

1.    Ahli Teknologi Lab. Medik dalam menjalankan praktinya minimal memiliki ijazah Diploma tiga (D III) Teknologi Laboratorium Medik.

2.    Ahli Teknologi Lab. Medik hanya dapat menjalankan praktik  paling banyak 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

2.      Foto copy KTP pemohon

3.      Foto copy STR yang telah dileges oleh organisasi profesi

4.      Foto copy ijazah

5.      Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter umum yang memiliki SIP

6.      Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 10.000,-

7.      Surat izin atasan (bagi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di Instansi Pemerintah)

8.      Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di DPMPTSP

9.      Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK di alamat sicantik.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.    4 (empat) hari kerja kajian teknis

b.    3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.(GRATIS)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;

3.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga kesehatan;

4.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

5.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

a.    Persyaratan Umum

1.    Izin Unit Transfusi Darah dalam menjalankan praktinya minimal memiliki ijazah Diploma tiga (D III) Perawat.

2.    Unit Transfusi Darah hanya dapat menjalankan praktik  paling banyak 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

2.      Foto copy KTP pemohon

3.      Foto copy STR yang telah dileges oleh organisasi profesi

4.      Foto copy ijazah

5.      Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter umum yang memiliki SIP

6.      Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 10.000,-

7.      Surat izin atasan (bagi tenaga transfusi darah yang bekerja di Instansi Pemerintah)

8.      Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di DPMPTSP

9.      Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK di alamat sicantik.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Unit Transfusi Darah dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.    4 (empat) hari kerja kajian teknis

b.    3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.(GRATIS)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;

2.    Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

4.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;

5.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga kesehatan;

6.    Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizianan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan ;

7.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

a.    Persyaratan Umum

1.    Izin Unit Transfusi Darah dalam menjalankan praktinya minimal memiliki ijazah Diploma tiga (D III) Perawat.

2.    Unit Transfusi Darah hanya dapat menjalankan praktik  paling banyak 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan

b.    Persyaratan Administrasi Izin Baru dan Perpanjangan

1.      Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

2.      Foto copy KTP pemohon

3.      Foto copy STR yang telah dileges oleh organisasi profesi

4.      Foto copy ijazah

5.      Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter umum yang memiliki SIP

6.      Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 10.000,-

7.      Surat izin atasan (bagi tenaga transfusi darah yang bekerja di Instansi Pemerintah)

8.      Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di DPMPTSP

9.      Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon Mengakses laman SICANTIK di alamat sicantik.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

2.      Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.

3.      Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.      Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.      Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.      Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Unit Transfusi Darah dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.    4 (empat) hari kerja kajian teknis

b.    3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.(GRATIS)