Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

a.    persyaratan administratif;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;

2. Susunan pengurus dan rincian tugas;

3. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;

4. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat

    pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.

5. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri

    melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari

    Kementerian di bidang Hukum.

b.    Peryaratan Teknis

dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

2.    Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 

3.    Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.

4.    Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

5.    Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

6.    Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

7.    Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

      Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah

      dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Izin

      Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. dan menyerahkan

      atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah

      berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan diterima.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

a.    Persyaratan Umum

a. hasil studi kelayakan;

b. isi pendidikan;

c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

d. sarana dan prasarana pendidikan;

e. pembiayaan pendidikan;

f. sistem evaluasi dan sertifikasi;dan

g. manajemen dan proses pendidikan.

b.    Peryaratan administrasi

1. Persyaratan satuan pendidikan harus melampirkan :

a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan

    pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan

    ekologis;

b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan

    pendidikan formal dari segi prospek pendaftar,

    keuangan, sosial, dan budaya;

c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan

    pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di

    wilayah tersebut;

d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang

    diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal

    sejenis; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 5

e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup

    jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk

   kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu)

   tahun akademik berikutnya;

   dan

g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau

    bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan

    dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan atas

    nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan

    penyelenggara;

2. Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana

    Dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus

    memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

3. Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

    harus memenuhi:

    a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai

        dengan kejuruannya;

    b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan

        keahlian kejuruan tertentu;

    c. adanya potensi lapangan kerja;

    d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah

        tersebut; dan

    e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia

        industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari

        masyarakat dan dunia usaha/industri.

Pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan SMK.

1. Pendirian satuan pendidikan pendidikan dasar dan

    menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang

     tertera di dalam permen No 36 Tentang Pendirian,

     Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan

     Menengah  dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk

     badan penyelenggara berbadan hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

2.    Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 

3.    Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.

4.    Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

5.    Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

6.    Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

7.    Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah dan surat edaran sekretaris jendral kemendikbud dan kebudayaan nomor 26 tahun 2021

a.    Persyaratan Umum

a. hasil studi kelayakan;

b. isi pendidikan;

c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

   kependidikan;

d. sarana dan prasarana pendidikan;

e. pembiayaan pendidikan; f. sistem evaluasi dan

   sertifikasi;

    dan

g. manajemen dan proses pendidikan.

b.    Peryaratan Administrasi

1. formulir permohonan,

2. Fhoto copi akte notaris.

3. Foto copy NPWP dan KTP permohonan.

4. Anggaran dasar/Anggaran Rumah tangga,

5. Denah lokasi tempat sekolah,

6. Fhoto copi sertifikat tanah atau surat perjanjian sewa

    menyewa tempat.

7. Rencana anggaran pendapatan dan daftar susunan

    pengelola dan tenaga pendidik balik tetap dan tidak

    tetap.

8. Daftar riwayat hdup dan ijazah pengelola dan tenaga

    pendidik.

9. Program dan kurikulum pendidikan.

10. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

      Kabupaten

11. Pas fhoto ketua/pengelola fhoto berlatar belakang

      warna biru (ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

2.    Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 

3.    Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.

4.    Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

5.    Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

6.    Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

7.    Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

a.   3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 & Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021

4.    Permen Pendididikan Dan Kebudayaan Nomor  25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan

5.    Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;

a.    Persyaratan Umum

1. Pelaku usaha di sektor pendidikan meliputi  :

a.    Pelaku usaha perseorangan.

b.    Pelaku usaha nonperseorangan.

2.    Pelaku usaha sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan pelaku usaha untuk pendirian  :

a.    Pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis.

b.    Satuan pendidika nonformal, yaitu pusat kegiatan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal sejenis.

Pemenuhan Komitmen wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun.

b.    Peryaratan untuk permohonan LKS tidak berbadan hukum

1.    Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2.    Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3.    Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian, antara lain  :

a.    Izin Lokasi.

b.    Izin Lokasi Perairan.

c.     Izin Lingkungan.

d.    Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4.    Pemenuhan Komitmen yang meliputi  :

a.    Hasil studi kelayakan.

b.    Isi pendidikan.

c.     Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

d.    Sarana dan prasarana pendidikan.

e.     Pembiayaan pendidikan.

f.     Sistem evaluasi dan sertifikasi.

Manajemen dan proses pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

2.    Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.

3.    Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.

4.    Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

5.    Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

6.    Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

7.    Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 & Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Satuan Pendidikan

4.    Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

a.    Persyaratan Umum

1. Pelaku usaha di sektor pendidikan meliputi  :

a.    Pelaku usaha perseorangan.

b.    Pelaku usaha nonperseorangan.

2.    Pelaku usaha sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan pelaku usaha untuk pendirian  :

a.    Pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini sejenis.

b.    Satuan pendidika nonformal, yaitu pusat kegiatan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal sejenis.

Pemenuhan Komitmen wajib dipenuhi oleh pelaku usaha paling lama 1 (satu) tahun. 

b.    Peryaratan administrative  dan persyaratan teknis

1.    Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2.    Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3.    A.Persyaratan administratif pendirian TK/TKLB terdiri atas:

   1.fotokopi identitas pendiri;

   2. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;

   3.  susunan pengurus dan rincian tugas;

B.Persyaratan teknis pendirian TK/TKLB terdiri atas:

   1. hasil penilaian kelayakan;

   2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB;

   3. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB

       paling lama 3 (tiga) tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

2.    Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 

3.    Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.

4.    Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

5.    Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

6.    Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

7.    Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal. dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (Lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.