Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

3.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

4.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

5.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

6.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Stadar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;

7.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nmor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Uum Dalam Trayek;

8.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrinik Sektor Perhubungan di Bidang Darat.

a.  Persyaratan Umum

1.    Permohonan Baru:

a.    Salinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari lembaga OSS.

b.    Salinan STNK yang masih berlaku.

c.     Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku.

2.    Pembaruan Masa Berlaku:

a.    Salinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari lembaga OSS.

b.    Salinan STNK yang masih berlaku.

c.     Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku.

d.    Kartu Pengawasan Angkutan Orang yang dimiliki.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka Waktu Penyelesaian

7 Hari Kerja Setelah Berkas Persyaratan Lengkap dan dinyatakan Benar

Biaya/Tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)