Dasar Hukum

1.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2.    Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.    Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

5.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

6.    Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 ttg Penetapan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame.

Persyaratan

Izin Reklame Baru:

1.   Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

2.   Perjanjian sewa/kontrak tanah untuk lahan yang bukan milik sendiri.

3.   Gambar kontruksi bangunan / perencanaan gambar konstruksi bangunan reklame beserta pengesahannya.

4.   Surat Pernyataan Kelayakan Kontruksi Bangunan dan kesanggupan/jaminan penggantian kerugian yang diakibatkan oleh Reklame.

5.   Sketsa lokasi rencana titik reklame.

6.   Foto lokasi titik reklame dari 3 sudut yang berbeda.

7.   Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku efektif     Untuk Bangunan Permanen (Khusus billboard/videotron/megatron dan sejenisnya)

8.   Surat kuasa khusus bermaterai cukup, apabila dikuasakan.

Izin Reklame Perpanjangan :

1.     Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

2.     Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

3.     Dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Pajak Reklame melalui Sistem Informasi/Aplikasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) untuk mendapatkan status valid.

4.     Sketsa lokasi rencana titik reklame.

5.     Foto lokasi titik reklame dari 3 sudut yang berbeda

6.     Fc. Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku efektif  

7.     Surat Pernyataan Kelayakan Kontruksi Bangunan dan kesanggupan/jaminan penggantian kerugian yang diakibatkan oleh Reklame.

8.     Rekomendasi kelayakan konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (khusus billboard, videotron, megatrondan/atau sejenisnya).

9.     Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya

Sistem mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengakses OSS di alamat oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

2.    Pemohon mengakses SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id.

3.    apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis Terkait.

4.    Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

5.    Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

6.    Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

7.    Apabila Dinas Teknis terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.

8.    Apabila semua persyaratan administrasi dan rekomendasi teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Reklame dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon.

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya tarif

Rp. 0,-