Dasar Hukum

a.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c.     Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   e-mail dan nomor handphone aktif.

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.   Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.   Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.    e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.    Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.    Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.    Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.    Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

a.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c.     Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   e-mail dan nomor handphone aktif.

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.   Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.   Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.    e-mail badan usaha.

b.  Persyaratan administrasi dan teknis

Skala Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar :

a.    Luas lahan tidak diatur.

b.    Tingkat Risiko Rendah.

c.     Persyarata perizinan berusaha tidak ada.

d.    Kewajiban perizinan berusaha :

1)   Menetapkan standar K3L

2)   Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemerintah pusat.

3)   Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tepat, dan jelas.

e.     Jangka waktu pemenuhan kewajiban 1 tahun.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.    Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.    Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.    Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.    Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

a.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c.     Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   e-mail dan nomor handphone aktif.

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.   Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.   Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.   Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.    e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.    Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.    Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.    Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.    Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

2.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3.    Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

a. Persyaratan Umum

Status Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terdiri dari  :

a.    Tidak berbadan hukum

b.    Berbadan hukum

b.    Peryaratan untuk permohonan LKS tidak berbadan hukum

1.      Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

2.      Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

3.      Struktur organisasi lembaga

4.      Nama, alamat dan nomor telepon pengurus dan anggota.

5.      Program kerja dibidang kesejahteraan sosial

6.      Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan.

7.      Sumber daya manusia

8.      Kelengkapan sarana dan prasarana

9.      Nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat atau Bupati.

c.     Peryaratan untuk permohonan LKS berbadan hukum

1.      Akte pendirian yang disahkan oleh menteri hukum dan HAM.

2.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum.

3.      Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

4.      Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

5.      Struktur organisasi lembaga

6.      Nama, alamat dan nomor telepon pengurus dan anggota.

7.      Program kerja dibidang kesejahteraan sosial

8.      Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan.

9.      Sumber daya manusia

10.   Kelengkapan sarana dan prasarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.    Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 

2.    Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.

3.    Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.

4.    Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

5.    Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.

6.    Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

7.    Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka Waktu Penyelesaian

1.    12 (dua belas) hari kerja pemeriksaan teknis

2.    2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/Tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.