Dasar Hukum

1.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.    Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5.    Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis dan Opometri;

6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

7.    Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Persyaratan

1.    Setiap peneliti dalam melakukan penelitian di Kabupaten Pandeglang harus memiliki Surat Keterangan Penelitian (SKP).

2.    Surat Keterangan Penelitian (SKP) dikecualikan terhadap:

3.    Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri.

4.    Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pengajuan permohonan perizinan melalui Front Office DPMPTSP atau dilaman web Https://sicantikui.layanan.go.id/

2.    Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan jika lengkap  untuk lanjut, dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon

3.    Memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan yang telah lengkap dan validasi oleh kasi verifikasi

4.    Entri Data Perizinan oleh staff Back Office

5.    Pemrosesan, penetapan dan penomoran izin oleh Kasi Penerbitan izin

6.    Memeriksa dan meneliti entri data yang telah lengkap dan yang telah ditetapkan untuk divalidasi akhir

7.    Penandatangan Izin secara elektronik (TTE)

8.    Penyerahan izin dan Dokumentasi secara online maupun manual

Jangka waktu penyelesaian

1. Tiga hari kerja pemeriksaan teknis

2. Dua hari kerja setelah berkas persyaratan   dinyatakan lengkap dan benar

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)