1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung.
3. Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) kecuali fungsi hunian dan kegiatan yang tidak memerlukan/disyaratkan untuk melakukan pemenuhan komitmen perizinan berusaha di laman OSS.
2. Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku efektif
3. Data pemilik Bangunan berupa :
• Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Persyaratan Teknis:
• gambar  teknis  bangunan gedung terbangun (as built drawings).
• surat pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi.
5. Surat pernyataan keaslian semua dokumen persyaratan, ditandatangani diatas materai 6000.

1. Pemohon mengisi pernyataan komitmen SLF di OSS kecuali fungsi hunian dan kegiatan yang tidak memerlukan/disyaratkan untuk melakukan pemenuhan komitmen perizinan berusaha di laman OSS.
2. Pemohon mengakses aplikasi SICANTIK CLOUD di alamat  sicantikui.layanan.go.id untuk memproses komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan mengunggah persyaratan permohonan SLF.
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila  permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis maka DPMPTSP menyatakan bahwa permohonan ditolak melalui laman SICANTIK CLOUD dan laman OSS.
8. Apabila SLF dibatalkan, pelaku usaha dapat mengajukan kembali SLF melalui OSS, dengan syarat pelaku usaha harus melakukan pengubahsuaian (retrofitting)
9. Hasil pengubahsuaian (retrofitting) diperiksa kelaikan fungsinya oleh pengawas atau manajemen konstruksi dan pengkaji teknis Dinas Teknis terkait.
10. Jika permohonan memenuhi persyaratan  administrasi dan teknis, DPMPTSP menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
11. DPMPTSP menerbitkan surat pemenuhan komitmen dan memberi notifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmennya
12. OSS menyatakan Sertifikat Laik Fungsi berlaku efektif

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, benar dan setelah rekomendasi teknis dari TABG/PUPR diterima oleh DPMPTSP

Rp. 0 (Nol Rupiah)